Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Oji/nvl

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Menteri BUMN Erick Thohir mengambil tindakan tegas terkait adanya indikasi korupsi di PT Krakatau Steel. Menurutnya, Menteri BUMN bisa meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif untuk memperjelas adanya indikasi korupsi di BUMN tersebut.

"Menteri BUMN jangan omdo (omong doang). Kalau memang melihat ada indikasi korupsi di PT. Krakatau Steel sebaiknya langsung ambil tindakan. Segera lapor BPK agar dapat diketahui dengan pasti jumlah kerugian negara serta indikasi pelanggaran kepatuhan yang terjadi," tandas Mulyanto dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (29/92021).

Ia menegaskan, Erick harus periksa semua pejabat yang bertanggungjawab. Tindakan ini penting dalam rangka penegakan hukum dan pelajaran bagi manajemen dalam mengelola BUMN ke depan.  "Karena kita menginginkan industri baja yang kokoh, memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan domestik dan melakukan ekspor produk ke luar negeri untuk meningkatkan devisa negara," papar Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.

Mulyanto mengingatkan Erick agar tidak menganggap remeh dan membiarkan temuan  korupsi ini. Sebab bila dibiarkan dapat menimbulkan keresahan. Padahal PT Krakatau Steel saat ini sedang bergeliat mencetak laba.

Sebelumnya diberitakan Menteri BUMN Erick Thohir menemukan indikasi korupsi di tubuh PT Krakatau Steel Tbk (Persero). Indikasi itu muncul dari utang perusahaan yang mencapai US$2 miliar atau Rp28,515 triliun (kurs Rp14.257 per dolar AS). Erick menjelaskan utang itu berasal dari investasi Krakatau Steel yang mencapai US$850 juta. Perusahaan sebelumnya menginvestasikan dana tersebut dalam proyek blast furnace. Dan ternyata proyek blast furnace mangkrak. (eko/sf)